Ini Kata Kadis UKM Nauli Untuk Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan di Bukittinggi

BUKITTINGGI – Empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.   

Salah satunya saat ini yang dibahas adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. 

Baca juga: Majukan Ekonomi Kawasan Perbatasan, Rachmat Gobel Minta Pemda Harus Serius

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan efektif mulai triwulan III. PEN tersebut terdiri dari 3 (tiga) kebijakan utama yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri (demand), peningkatan aktivitas dunia usaha (supply) serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekpansi moneter.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

Baca juga: Perluas Pangsa Pasar, Lapas Permisan Nusakambangan Gelar Lapak di Event Car Free Day Cilacap

Kunci utama penyelesaian permasalahan tersebut berada pada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota). Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah, mengetahui kondisi dan kebutuhan UMKM, serta mempunyai akses langsung dengan UMKM.

Dalam rangka meningkatan pertumbuhan ekonomi ini, Kadis UKM Bukitttinggi Nauli Handayani .M.Si, menyampaikan di ruang kerjanya bpadanKamis (24/11), sesuai misi Bukittinggi untuk menciptakan Ekonomi kerakyatan dengan inovasi peningkatan UMKM TRIGO,  ( Go standar, Go digital dan Go Ekspor ), dengan adanya Trigo ini pemerintah Kota Bukittinggi akan mempercepat pertumbuhan UMKM bersama Stakeholder dan kemitraan.

Baca juga: Pengurus KPRI Lapas Permisan ikuti Rapat Anggota Perencanaan (RAP) PKPRI Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Nauli mengatakan, untuk UMKM Go Standar, Pemko Bukittinggi akan mempasilitasi UMKM untuk memiliki legalitas usaha, agar mereka mempunyai Nomor Induk Berusaha ( NIB ), PIRT, dan mutu produk serta kwalitas, seperti kemasan atau packing.

Kemudian, Go Digital, Pemko Bukittinggi mendorong UMKM bertranspormasi secara digital, dari segi pembayaran, di samping pembayaran secara konvensional UMKM di harapkan bisa melakukan pembayaran Digital seperti Kris.

Baca juga: Rumah Syarikat Gelar Diskusi Publik bersama Anggota Komisi VIII DPR RI

“Dan Go eksport, terkait go eksport ini kita sudah memfasilitasi beberapa UMKM, agar mereka bisa mengeksport hasil produk ke luar Kota Bukittinggi, bahkan ke mancanegara, dalam hak ini Pemerintah Kota sudah menjalin kerjasama dengan Bea cukai agar nantinya bisa memberi informasi terkait tata cara eksport ke luar negri, ” kata Nauli.

“Di samping UMKM ini berjualan secara manual atau offline, diharapkan UMKM ini dapat memanfaatkan pemasaran produk dengan tekhnologi, dan ilmu pengetahuan seperti sosmed atau  ikomers yang ada, terkait  pemasaran ikomers ini pemko melalui dinas sudsh mengkondisikan untuk onboard di ikomers seperti sohopee dan lazada, ” tuturnya.

Baca juga: Rachmat Gobel Dorong Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Menurut Nauli ada 7463 UMKM yang terdata di Kota Bukittinggi, dan bergerak di bidang fashion, kuliner, accesoris atau cendra mata, dan bidang lainnya.(Linda).